MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Grayselda, Vivian (2026) MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) (VIVIAN GRAYSELDA_2274201087_HUKUM_2026) - Vivian Grayselda.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Vivian Grayselda NPM : 2274201087 Judul Skripsi : Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H. 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan warga negara, terlebih terkait perubahan nama pada dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Permasalahan muncul saat pencatatan perubahan nama tidak dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan cacat administratif dan ketidakabsahan dokumen. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama serta mengkaji akibat hukum yang timbul jika prosedur itu tidak dijalankan sesuai ketentuan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda, serta didukung oleh studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan nama harus didasarkan pada penetapa Pengadilan Negeri sebagai bentuk kontrol yudisial guna menjamin legalitas dan kepastian hukum. Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan verifikasi dan pembaruan data melalui Sistem Akademi Kependudukan (SIAK) sebelum penerbitan dokumen baru. Jika mekanisme itu tidaj dipenuhi, maka bisa menimbulkan cacat administratif, ketidakabsahan dokumen, serta merugikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Sehubungan dengan hal itu, kepatuhan pada mekanisme administratif dan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi aspek fundamental dalam menjamin tertib administrasi kependudukan. Kata Kunci : Perubahan Nama, Administrasi Kependudukan, Penetapan Pengadilan Negeri, Kepastian Hukum, SIAK.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	04 May 2026 08:33
Last Modified:	04 May 2026 08:33
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/925

Actions (login required)

View Item