PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

Renaldy, Rey (2025) PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP). Undergraduate Thesis thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) (REY RENALDY_2174201014_HUKUM_2025) - B_Rey renaldy.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Rey Renaldy NPM : 2174201014 Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan LingkunganAkibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum 2. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan batu bara di Kecamatan Palaran menimbulkan kekhawatiran serius terkait tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi relevan dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi kasus, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Palaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasi di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor pertambangan untuk meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan.Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam menegakkan hukum lingkungan serta memastikan adanya akuntabilitas terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara. Diperlukan strategi yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan guna mewujudkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Pertambangan Batu Bara, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pengelolaan Lingkungan, Kecamatan Palaran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:58
Last Modified:	01 Apr 2026 06:58
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/626

Actions (login required)

View Item