TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

Jahidin, Juliana (2025) TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS. Undergraduate Thesis thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) JULIANA JAHIDIN_2174201085_Hukum_2025 - A_Juliana Jahidin.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Nama : JULIANA JAHIDIN NPM : 2174201085 Judul Skripsi :TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H. 2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum. Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas. Latar belakang penelitian adalah pesatnya modernisasi infrastruktur yang menuntut pembangunan berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 97 ayat 1, yang mewajibkan pemerintah menjamin infrastruktur yang mudah diakses penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, serta apakah pelaksanaan penyediaan infrastruktur tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan primer dan literatur sekunder/tersier. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Samarinda, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menjalankan perannya sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan, sebagai pelayan dengan membangun fasilitas fisik, dan sebagai pelindung melalui mekanisme pengawasan, Serta mengemban tanggung jawab hukum berdasarkan UU No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tanggung jawab moral dan etika melalui menyediakan fasilitas khusus, tanggung jawab profesional dalam perencanaan dan koordinasi antar bidang, serta tanggung jawab politik melalui visi kota inklusif dan saluran komunikasi publik. Namun, Penyediaan infrastruktur masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian standar teknis (guiding block berwarna hitam), masalah pemeliharaan (jalur terhalang), dan penyalahgunaan fasilitas. Hal ini menunjukkan Pelaksanaan belum sepenuhnya optimal sehingga tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas, karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. sehingga menimbulkan akibat hukum baik dari perdata maupun administratif. Kata Kunci: Pemerintah Kota Samarinda, Infrastruktur, Ramah Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	01 Apr 2026 02:40
Last Modified:	01 Apr 2026 02:40
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/603

Actions (login required)

View Item