TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Adi Febrian, Vincen (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) (VINCEN ADI FEBRIAN_2174201031_HUKUM_2026) - Vincen Adi Febrian.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Vincen Adi Febrian NPM : 2174201031 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius, seperti lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, pencemaran air, serta ancaman keselamatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup pascatambang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan berupa wawancara. Bahan hukum yang digunakan memuat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif pemerintah provinsi memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum pada pelaku usaha pertambangan. Tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan tanggung jawab itu belum optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kepatuhan perusahaan pada kewajiban reklamasi. Penelitian ini memaparkan bahwasanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup belum terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas guna mewujudkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Tanggung jawab pemerintah, pemulihan lingkungan hidup, pertambangan batu bara, reklamasi pascatambang Kalimantan Timur,

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	04 May 2026 08:36
Last Modified:	04 May 2026 08:36
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/926

Actions (login required)

View Item