PERTANGGUNG JAWABAN PKO DALAM PENGAWASAN INTERNAL SATPOL PP DALAM PRESFEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA KOTA SAMARINDA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Irza Hanafie, Alief (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PKO DALAM PENGAWASAN INTERNAL SATPOL PP DALAM PRESFEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA KOTA SAMARINDA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) SKRIPSI_ALIEF IRZA HANAFIE_2174201062_HUKUM_2026 - alifirzahanafi 77.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Nama : Alief Irza Hanafie Npm : 2174201062 Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pko Dalam Pengawasan Internal Satpol PP Dalam Prespektif Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penilai Kinerja Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H 2. Andri Pranata, S.H., M.kn,, M.H. Pemerintahan merupakan sistem penyelenggaraan kekuasaan publik yang bertujuan mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan yang berlandaskan prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, peran ASN sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, karena ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan kinerja ASN, seperti rendahnya disiplin, lemahnya profesionalisme, dan pelanggaran kode etik, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Tim Penilai Kinerja Organisasi (PKO) dalam pengawasan internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dalam perspektif pemerintahan yang baik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penilaian kinerjanya berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban PKO dalam pengawasan internal Satpol PP telah memiliki landasan hukum yang jelas dan diarahkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan sarana teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, optimalisasi peran PKO dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi penting guna meningkatkan kinerja ASN dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Penilaian Kinerja Organisasi, Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	04 May 2026 03:13
Last Modified:	04 May 2026 03:13
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/887

Actions (login required)

View Item