MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

Beriro, Margareta (2026) MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) MARGARETA BERIROO_2174201053_HUKUM_2026 - Margareta Berirooo.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Margareta Beriro NPM : 2174201053 Judul Skripsi : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H. 2. Dr. H. Syaharie Ja’ang, S.H., M.Si., M.H. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Samarinda serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen hukum dan keuangan daerah yang mencerimankan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunannya, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda dan untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kota samarinda telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui data primer berupa wawacara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyusunan APBD Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2025. Kendalanya yaitu, terdapat kendala berupa keterbatasan fiskal dan keterlambatan administratif yang mempengaruhi optimalisasi pembahasan anggaran. Perlu adanya optimalisasi fungsi penganggaran DPRD serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda agar proses penyusunan APBD berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Kata Kunci: Mekanisme Penyusunan APBD, DPRD, Kota Samarinda, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penysusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	30 Apr 2026 02:56
Last Modified:	30 Apr 2026 02:56
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/860

Actions (login required)

View Item