PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PROSEDUR ADMINISTRATIF KEBIJAKAN PENETAPAN KENAIKAN TARIF AIR PDAM BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Uki Mundan, Marinus (2026) PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PROSEDUR ADMINISTRATIF KEBIJAKAN PENETAPAN KENAIKAN TARIF AIR PDAM BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) MARINUS UKI MUNDAN_2174201002_FAKULTAS HUKUM_HUKUM_2025-1_1 - Marinus Uki.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Marinus Uki NPM : 2174201002 Judul Skripsi : Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Dalam Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Prosedur Administratif Kebijakan Penetapan Kenaikan Tarif Air PDAM Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H Penelitian ini mengkaji peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur administrasi pada kebijakan penetapan kenaikan tarif air PDAM Berau. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam memeriksa, memverifikasi, serta menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Ombudsman dalam memproses laporan, baik pada tahap verifikasi, klarifikasi, maupun dalam pelaksanaan mediasi antara pelapor dan pihak PDAM ataupun pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur berperan aktif sebagai mediator dan pengawas pelayanan publik dalam memastikan prosedur penetapan tarif air dilaksanakan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ombudsman melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, mengumpulkan data pendukung, serta memfasilitasi mediasi untuk mencapai solusi yang berkeadilan bagi masyarakat. Namun, proses tindak lanjut laporan menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kewenangan Ombudsman dalam memaksa pelaksanaan rekomendasi, kurangnya respons cepat dari pihak terlapor, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyampaian dan tindak lanjut aduan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi dan koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, PDAM Berau, Tarif Air, Pelayanan Publik.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	23 Apr 2026 06:24
Last Modified:	23 Apr 2026 06:24
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/738

Actions (login required)

View Item