PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESUT MAHAKAM OLEH BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PONTIANAK

Lawang, Hendra (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESUT MAHAKAM OLEH BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PONTIANAK. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) HENDRA LAWANG_2174201049_HUKUM_2025 - Hendra Lawang.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Hendra Lawang NPM : 2174201049 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pesut Mahakam Oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Pontianak Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H. 2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Pesut Mahakam sebagai satwa endemik Kalimantan Timur yang berstatus Critically Endangered. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum oleh BPSPL Pontianak dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum Pesut Mahakam menganut sistem berlapis mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara serta instrumen internasional CITES dan IUCN. Implementasinya dilakukan melalui sarana preventif meliputi pengelolaan kawasan konservasi seluas 42.667,99 hektare dengan sistem zonasi, patroli rutin, edukasi masyarakat, dan kolaborasi multi-stakeholder; serta sarana represif berupa pengawasan bersama PSDKP, koordinasi penegakan sanksi, dan pemulihan habitat dengan pendekatan konservasi in-situ. Kendala utama meliputi kematian Pesut akibat terjerat rengge (67,7%), polusi dari suara tongkang yang menurunkan populasi hingga 50%, pencemaran logam berat hingga 23 kali baku mutu, degradasi habitat, illegal fishing, keterbatasan SDM dan juga anggaran, serta persepsi keliru masyarakat terhadap tindakan ilegal fishing . Diperlukan penguatan koordinasi antar instansi, sosialisasi masif, dan pemberdayaan ekonomi untuk kelestarian Pesut Mahakam. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pesut Mahakam, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	23 Apr 2026 06:13
Last Modified:	23 Apr 2026 06:13
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/735

Actions (login required)

View Item