MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DALAM REKONSTRUKSI PASAR PAGI OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Yunita Sari, Dea (2025) MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DALAM REKONSTRUKSI PASAR PAGI OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) Dea Yunita Sari_1974201081_Hukum_2025 - Dea Yunita.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : DEA YUNITA SARI NPM : 1974201081 Judul Proposal : Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Rekonstruksi Pasar Pagi Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S. H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H., M,H Konflik pertanahan sering terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama ketika masyarakat merasa haknya terabaikan. Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik pertanahan dalam rekonstruksi Pasar Pagi Samarinda dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan pendekatan studi kepustakaan serta wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda menggunakan tiga mekanisme utama dalam penyelesaian konflik, yaitu musyawarah dan mediasi, pemberian ganti rugi, serta jalur hukum melalui mekanisme konsinyasi. Namun, pendekatan ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penolakan masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang dianggap tidak adil, kurangnya transparansi dalam proses appraisal, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hambatan lain meliputi ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tekanan sosial, dan dampak ekonomi terhadap para pemilik tanah serta pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan masih belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses appraisal, menawarkan skema kompensasi yang lebih fleksibel (seperti kepemilikan saham atau bagi hasil), serta memperkuat peran lembaga mediasi independen agar negosiasi dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak. Kata Kunci: Konflik pertanahan, pengadaan tanah, ganti rugi, rekonstruksi Pasar Pagi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	23 Apr 2026 05:45
Last Modified:	23 Apr 2026 05:45
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/729

Actions (login required)

View Item