PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Tiara, Tiara (2025) PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full pape) TIARA 2074201031 (2025) - Sintaaulia Permatasari13.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Tiara NPM : 2074201031 Judul :PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H Studi ini bermaksud untuk mengalisis peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, dengan merujuk pada undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara, observasi, dan studi dokumen yang terkait dengan kebijakan pertambangan di wilayah itu. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penyesuaian izin pertambangan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dalam pengawasan dan regulasi yang berfokus pada kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyakat lokal, dan kepatuhan pada standar operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam proses penyesuaian izin, antara lain keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran terkait pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan pertambangan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan selaras dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, izin pertambangan, Desa Gunung Bayan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral dan batu bara.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	22 Apr 2026 07:12
Last Modified:	22 Apr 2026 07:12
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/710

Actions (login required)

View Item