PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI DISEBABKAN TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH DI KOTA SAMARINDA

Astrid, Anasthasia (2025) PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI DISEBABKAN TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH DI KOTA SAMARINDA. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) ANASTHASIA ASTRID_2174201077_2021_HUKUM_2025 - Anasthasia Astrid.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Anasthasia Astrid NPM : 2174201077 Judul Skripsi : Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Administrasi Disebabkan Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kota Samarinda Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M. Hum. 2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M. Hum Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat penting bagi masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum, negara menerbitkan sertifikat hak atas tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam praktiknya, penerbitan sertifikat tidak jarang menimbulkan persoalan, khususnya apabila terdapat cacat administrasi yang menyebabkan tumpang tindih hak. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kota Samarinda dan menimbulkan sengketa berkepanjangan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembatalan sertifikat hak atas tanah yang cacat administrasi akibat tumpang tindih hak serta menelaah akibat hukum yang timbul dari keberadaan sertifikat tersebut di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperkuat dengan data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan sertifikat cacat administrasi dapat dilakukan melalui jalur administratif oleh BPN maupun melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dalam praktik di Samarinda, mekanisme ini tidak berjalan efektif. Banyak masyarakat memilih menggugat ke Pengadilan Negeri, meskipun lembaga tersebut tidak berwenang membatalkan sertifikat secara administratif. Akibatnya, sertifikat cacat administrasi tetap tercatat di BPN meskipun sudah ada putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan sertifikat cacat administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme pembatalan sertifikat yang lebih sederhana, efektif, dan responsif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Kata Kunci: Sertifikat Hak Atas Tanah, Cacat Administrasi, Tumpang Tindih Hak

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	22 Apr 2026 06:47
Last Modified:	22 Apr 2026 06:47
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/705

Actions (login required)

View Item