MEKANISME PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DENGAN JANGKA WAKTU 190 TAHUN DI IBUKOTA NUSANTARA

Kopong Boli, Fidelis (2025) MEKANISME PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DENGAN JANGKA WAKTU 190 TAHUN DI IBUKOTA NUSANTARA. Undergraduate Thesis thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) FIDELIS KOPONG BOLI, 2174201035, PRODI HUKUM , 2025 - A_Fidelis Kopong boli.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Fidelis Kopong Boli Npm : 2174201035 Judul : Mekanisme Pemberian Hak Guna Usaha Dengan Jangka Waktu 190 Tahun Di Ibu Kota Nusantara Pembimbing : 1. Dr. Jaidun.S.H.,M.H 2. Andri Pranata S.H.,M.Kn.,M.H Pemberian hak guna usaha dengan jangka waktu 190 tahun di ibukota kota nusantara diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024. Namun didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme pemberian hak guna usaha jangka panjang tersebut ,selain itu tidak dijelaskan juga mengenai apa saja peran otorita ibu kota nusantara dalam proses pemberian hak guna usaha jangka panjang tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian hak guna usaha dengan jangka waktu 190 tahun di ibukota nusantara serta untuk mengetahui peran otorita ibu kota nusantara dalam proses pemberian hak guna usaha jangka panjang tersebut.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer .Hasil temuan menunjukan otorita ibu kota nusantara sudah merumuskan mekanisme pemberian hak guna usaha, mekanisme tersebut diantaranya pengajuan niat penggunaan tanah,pengajuan alokasi ADP, verifikasi dokumen,pengukuran tanah,pemeriksaan tanah ,permohonan hak pendaftaran hak,perpanjangan dan pembaharuan, serta monitoring dan evaluasi, selain itu hasil temuan mengenai peran otorita ibukota nusantara dalam proses pemberian hak guna usaha dengan jangka waktu 190 tahun di ibukota nusantara ,peran otorita ibukota nusantara itu diantaranya, sebagai pengelola ADP, pelaksana kebijakan pertanahan di ibukota nusantara, pemberi rekomendasi pemberian hak guna usaha,sebagai koordinator dengan kementerian ATR/BPN,serta sebagai pengawasan pemanfaatan hak guna usaha di ibu kota nusantara. Namun mengenai mekanisme dan peran otorita ibukota dalam proses pemberian hak guna usaha di ibu kota nusantara belum diatur didalam peraturan. Sehingga perlu adanya aturan atau panduan teknis mengenai mekanisme pemberian hak guna usaha dan peran otorita ibu kota nusantara dalam proses pemberian hak guna usaha jangka panjang tersebut. Kata Kunci : Mekanisme, Hak Guna Usaha, Ibu Kota Nusantara

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:39
Last Modified:	01 Apr 2026 06:39
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/621

Actions (login required)

View Item