PELAKSANAAN PROSES GANTI RUGI LAHAN/BANGUNAN YANG TERDAMPAK NORMALISASI SUNGAI KARANG MUMUS, KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI, KECAMATAN SUNGAI PINANG OLEH DINAS PUPR KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Amalia, Santi (2026) PELAKSANAAN PROSES GANTI RUGI LAHAN/BANGUNAN YANG TERDAMPAK NORMALISASI SUNGAI KARANG MUMUS, KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI, KECAMATAN SUNGAI PINANG OLEH DINAS PUPR KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) SKRIPSI SANTI AMALIA Hukum 207421082 - Shanti Amalia.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Santi Amalia NPM : 2074201082 Judul : Pelaksaan Proses Ganti Rugi Lahan/Bangunan yang Terdampak Normalisasi Sungai Karang Mumus, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas PUPR Kota Samarinda Berdasarkan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus guna menata ulang kawasan permukiman dan mencegah banjir demi kepentingan masyarakat. Pembelian lahan serta pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan milik warga yang terdampak merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak normalisasi Sungai Karang Mumus serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Proses penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang- undangan—khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023—serta sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum terkait tahapan pengadaan tanah, nilai ganti kerugian, pembahasan mengenai penentuan ganti kerugian, serta penyaluran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Kata Kunci: ganti rugi, pengadaan tanah, hukum normatif, normalisasi sungai, kepentingan umum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	17 Sep 2026 05:56
Last Modified:	17 Sep 2026 05:56
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1199

Actions (login required)

View Item