MEKANISME PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Rossy Valentine, Risqina (2026) MEKANISME PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (ful paper) RISQINA ROSSY VALENTINE_2274201042_2026 - Risqina Valentine.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : Risqina Rossy Valentine NPM : 2274201042 Judul Skripsi : Mekanisme Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama, kemudian dibuktikan melalui alat bukti berupa buku nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), keterangan saksi, dan keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila terbukti terdapat pemalsuan identitas yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan, hakim akan mengabulkan permohonan pembatalan dan memerintahkan pencatatan pembatalan pada register resmi KUA. Akibat hukumnya adalah berakhirnya hubungan hukum suami istri serta penyesuaian administrasi perkawinan. Meskipun demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pelaku pemalsuan identitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap anak, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal. Kata Kunci: pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, mekanisme hukum, akibat hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	09 Sep 2026 01:40
Last Modified:	09 Sep 2026 01:40
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1138

Actions (login required)

View Item