MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Tahir, Andi Muhammad Aswin (2026) MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) Andi Muhammad Aswin Tahir - Aswin Tahir.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir NPM : 1974201084 Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai instrumen pengendali eksploitasi hutan produksi, mengingat pelanggaran atas keduanya berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan finansial bagi negara. Permasalahan muncul ketika penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran RKU/RKT belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Penelitian ini bermaksud menganalisis mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas pelanggaran RKU di kawasan hutan produksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, serta mengkaji kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, serta didukung studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme sanksi administratif berjalan secara berjenjang, mulai dari pengawasan, penyusunan berita acara, gelar perkara, hingga penetapan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan izin, yang diperkuat melalui PP 45/2025. Penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala yuridis, seperti regulasi yang belum lengkap dan kesulitan menjangkau pemilik manfaat perusahaan, serta kendala non-yuridis berupa keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Rencana Kerja Usaha, Hutan Produksi. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H. 2. Dr. H. Syaharie Ja’ang. S.H., M.H.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	03 Sep 2026 08:06
Last Modified:	03 Sep 2026 08:06
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1128

Actions (login required)

View Item