LEGALITAS PENYUMPAHAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ADVOKAT DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024

Yuliani Frentin, Yuni (2026) LEGALITAS PENYUMPAHAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ADVOKAT DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) YUNI YULIANI FRENTIN_2274201048_HUKUM_2026 - Yuni Yuliani frentin.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Nama : Yuni Yuliani Frentin NPM : 2274201048 Judul : Legalitas Penyumpahan Dosen Pegawai Negeri Sipil Menjadi Advokat di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H 2. Ratih Dwi Anggraini, P.K, S.H., M.H Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 serta penerapannya dalam praktik penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang didukung data primer melalui wawancara dengan Panitera Muda Hukum serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat dengan batasan tertentu, sehingga kedudukannya bersifat khusus karena tetap harus menyesuaikan kewajiban sebagai aparatur sipil negara serta menjunjung prinsip profesionalitas, independensi, dan integritas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan putusan tersebut belum berjalan optimal, yang ditunjukkan dengan adanya permohonan penyumpahan advokat oleh dosen PNS yang telah memenuhi persyaratan administratif, namun belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penelaahan dan belum adanya keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih berada dalam tahap penyesuaian dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam pengambilan keputusan oleh Pengadilan Tinggi agar memberikan kepastian hukum bagi dosen PNS dalam menjalankan profesi advokat. Kata Kunci: Dosen PNS, Advokat, Mahkamah Konstitusi, Penyumpahan Advokat, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	04 May 2026 03:01
Last Modified:	04 May 2026 03:01
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/884

Actions (login required)

View Item