PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Azizah, Humairoh (2026) PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) HUMAIROH AZIZAH_2174201067_HUKUM_2026 - Humairoh Azizah.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Nama : HUMAIROH AZIZAH NPM : 2174201067 Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya strategi PUG sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah. DP2PA sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran DP2PA dalam implementasi PUG serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci di DP2PA Kota Samarinda serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2PA berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pembina dalam pelaksanaan PUG melalui kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah. Implementasi PUG telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perda, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta pemahaman mengenai perspektif gender di beberapa perangkat daerah. Kendala tersebut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah. Kata Kunci: DP2PA, Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	28 Apr 2026 08:36
Last Modified:	28 Apr 2026 08:36
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/809

Actions (login required)

View Item