IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA DALAM PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI WILAYAH KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Arafah, Mohammad (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA DALAM PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI WILAYAH KECAMATAN SAMARINDA ILIR. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) MOHAMMAD ARAFAH_2263201094_ADMINISTRASI PUBLIK_2026 - Aar AREA.pdf - Submitted Version Download (7MB)

Abstract

MOHAMMAD ARAFAH, Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, dibawah bimbingan Bapak DR. H. Abdul Rofik, S.P., M.P., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S. Sos., M. Si., selaku dosen pembimbing II. Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir yang diintegrasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan terpadu sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta penguatan identitas hukum warga negara. Implementasi Peraturan Daerah ini menjadi krusial mengingat KTP-el merupakan instrumen identitas penduduk yang memiliki fungsi legal, administratif, dan strategis dalam berbagai urusan pemerintahan maupun layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 di Kecamatan Samarinda Ilir telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek prosedural, mekanisme perekaman dan penerbitan KTP-el telah mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, meliputi verifikasi data kependudukan, perekaman biometrik, validasi data, hingga pencetakan dan distribusi KTP-el. Dari sisi faktor pendukung, penelitian menemukan bahwa adanya regulasi yang jelas, komitmen aparatur, serta dukungan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el merupakan elemen penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan, ketergantungan pada sistem jaringan pusat yang tidak selalu stabil, serta keterbatasan jumlah petugas dibandingkan tingginya volume pelayanan. Keyword : Implementasi; Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda; Administrasi Kependudukan; KTP-el.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Administrasi Publik
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	28 Apr 2026 06:05
Last Modified:	28 Apr 2026 06:05
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/773

Actions (login required)

View Item