PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Jahidin, Juliani (2026) PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) SKRIPSI JULIANI JAHIDIN_2174201086_HUKUM_2025 - B_Juliani Jahidin.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : JULIANI JAHIDIN NPM : 2174201086 Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian adalah pentingnya IKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang mencapai 99,7% dari total unit usaha industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 72 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM yang berdaya saing, berperan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan, dan ekspor. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran dan kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perindustrian melaksanakan monitoring secara sistematis melalui lima tahapan: pendataan awal menggunakan sistem OSS dan survei lapangan, verifikasi dan validasi data, identifikasi Data capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan dari 17 usaha pada Maret 2025 menjadi 85 usaha terbina pada Juni 2025 dengan berbagai bentuk bantuan seperti alat produksi, bahan baku, dan pelatihan. Namun pelaksanaan menghadapi kendala meliputi rendahnya literasi dan kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan dokumen administratif, keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan akses dan kemampuan digital, fragmentasi koordinasi antar-instansi, serta keterbatasan anggaran. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan monitoring belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah hukum perdata maupun administrasi. Kata Kunci: Dinas Perindustrian, Monitoring, Pemberdayaan, Industri Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	23 Apr 2026 06:16
Last Modified:	23 Apr 2026 06:16
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/736

Actions (login required)

View Item