PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pance Karim, Trijuni (2025) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) TRIJUNI PANCE KARIM_2174201050_Hukum_2025 - Trijuni Pance Karim.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Trijuni Pance Karim NPM 2174201050 Judul Skripsi : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT. Energi Cahaya Industritama Dalam Melakukan Reklamasi dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. 2. Andri Pranata, S.H., M.Kn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh PT. Energi Cahaya Industritama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pejabat terkait di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan teknis untuk komoditas mineral dan batubara telah dialihkan ke pemerintah pusat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi lebih bersifat administratif dan koordinatif. Ditemukan bahwa proses pembinaan dilakukan melalui evaluasi dokumen teknis dan monitoring lapangan, sementara pengawasan memerlukan koordinasi erat dengan inspektur tambang yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian ESDM. Namun, pelaksanaan tugas- tugas tersebut menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan personel yang kompeten, rendahnya alokasi anggaran, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, hambatan geografis dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi tantangan utama dalam efektivitas pengawasan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Reklamasi, Pascatambang, Pembinaan, Pengawasan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, PP No. 78 Tahun 2010, Kalimantan Timur.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	30 Mar 2026 04:20
Last Modified:	30 Mar 2026 04:20
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/526

Actions (login required)

View Item