Implikasi Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB Terhadap Proses Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah

Farhan Rifai, Andi (2026) Implikasi Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB Terhadap Proses Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah. Other thesis, UWGM Samarinda.

[img] Text (full paper)
Andi Farhan Rifai_1974201024_Hukum_2026 - Andi Farhan.pdf

Download (2MB)

Abstract

Nama : ANDI FARHAN RIFAI NPM : 1974201024 Judul Skripsi : Implikasi Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB Terhadap Proses Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H.,M.H Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum penundaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap proses balik nama sertifikat hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penundaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan Kantor Notaris/PPAT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran BPHTB berimplikasi pada tertundanya proses balik nama sertifikat hak atas tanah karena bukti pelunasan BPHTB merupakan salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran peralihan hak. Meskipun Akta Jual Beli (AJB) telah dibuat secara sah oleh PPAT, permohonan balik nama tidak dapat diproses apabila BPHTB belum dilunasi. Selain itu, akibat hukum yang timbul adalah pembeli belum memperoleh pengakuan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah karena sertifikat masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli, serta berpotensi menimbulkan sengketa, menghambat peralihan hak berikutnya, dan membatasi penggunaan sertifikat sebagai jaminan kredit.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelunasan BPHTB merupakan persyaratan yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses balik nama sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Bapenda, PPAT, dan Kantor Pertanahan serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran BPHTB agar proses peralihan hak atas tanah dapat berjalan tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: BPHTB, implikasi hukum, akibat hukum, balik nama sertifikat, peralihan hak atas tanah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited: 14 Oct 2026 08:32
Last Modified: 14 Oct 2026 08:32
URI: http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1275

Actions (login required)

View Item View Item