PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

Alexander, Doni (2026) PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS DI KOTA BALIKPAPAN. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) Doni Alexander,1974201044,Hukum,2026 - Doni Alexander.pdf - Submitted Version Download (5MB)

Abstract

Nama : Doni Alexander NPM : 1974201044 Judul Skripsi : Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Kota Balikpapan Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 2. Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan HET beras. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan HET beras di Kota Balikpapan telah dilaksanakan melalui mekanisme kolaboratif yang melibatkan DKP3, Dinas Perdagangan, BULOG, Kepolisian, dan Satuan Tugas Sapu Bersih (SATGAS SABER) Pangan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk preventif melalui pemantauan harga, inspeksi pasar, edukasi kepada pedagang, koordinasi dengan distributor, dan pemantauan stok beras, serta secara represif melalui pemeriksaan, klarifikasi, pembinaan, pemberian teguran, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, meningkatnya biaya distribusi dan logistik, keterbatasan pemahaman pedagang terhadap ketentuan HET, belum adanya regulasi teknis daerah mengenai mekanisme pengawasan, serta belum tersedianya sistem pengaduan digital. Selain itu, ketidaksesuaian antara HET dengan kondisi pasar menyebabkan terjadinya penahanan stok oleh distributor sehingga memicu kelangkaan beras pada periode tertentu. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan telah berjalan cukup efektif secara kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan regulasi daerah, digitalisasi sistem pengawasan, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta koordinasi yang lebih responsif dengan pemerintah pusat agar tujuan stabilisasi harga, perlindungan konsumen, dan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal. Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi (HET), Pengawasan Pemerintah, Beras, Ketahanan Pangan, Kota Balikpapan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	21 Sep 2026 00:47
Last Modified:	21 Sep 2026 00:47
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1209

Actions (login required)

View Item