Leni, Leni (2026) KETERLIBATAN MASYARAKAT SELAKU PEMILIK HAK ATAS TANAH DI DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT DALAM PENERBITAN HAK GUNA USAHA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN DAN TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA. Other thesis, UWGM Samarinda.
|
Text (full paper)
LENI_1974201071_HUKUM_2026 - Leni.pdf - Submitted Version Download (3MB) |
Abstract
Nama : Leni NPM : 19.111007.74201.071 Judul : Keterlibatan Masyarakat Selaku Pemilik Hak Atas Tanah Di Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peraturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Pembimbing : Dr. H. Hudali Mukti, SH., M.H Rustiana, SH., M.H Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan menelaah kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) serta untuk menemukan suatu kebenaran, yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data, diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, dimana data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menelaah dan menelusuri peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka secara sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) meliputi: 1) Pelibatkan dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) melalui proses pelepasan hak yang memerlukan persetujuan dari pemegang hak sebelumnya (seperti masyarakat adat atau perorangan) agar tanah tersebut statusnya kembali menjadi Tanah Negara; 2) Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Ganti Kerugian merupakan proses partisipatif di mana warga yang berhak atas tanah atau bangunan bermusyawarah dengan pemerintah atau perusahaan untuk menyepakati bentuk dan besarnya kompensasi; 3) Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian batas bidang tanah sangat penting untuk mencegah sengketa, memastikan validitas data yuridis, dan mendukung program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).; 4) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemeriksaan tanah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, menjamin transparansi data, dan mencegah sengketa. Kehadiran dan kesaksian warga memastikan kebenaran batas serta riwayat kepemilikan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik di masa mendatang. Adapun kendala dalam penerbitan hak guna usaha di Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, yaitu: 1) Cacat prosedur dan pelanggaran hukum dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi; 2) Konflik sosial dan agraria: seperti hak plasma yang diajukan warga ke perusahaan; 3) Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah memicu kerugian finansial masif akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak dan dividen, pembatalan izin investasi yang berujung pada penyitaan aset, serta membengkaknya biaya penanganan sengketa hukum dan konflik sosial di tingkat tapak Kata Kunci : Keterlibatan Masyarakat, HGU, Pemilik Hak Atas Tanah
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Sep 2026 01:40 |
| Last Modified: | 15 Sep 2026 01:40 |
| URI: | http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1168 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
