PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Patibang, Yokky (2026) PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA). Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) (YOKKY_PATIBANG_2274201074_HUKUM_2026).. 2 - Yokky Patibang.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Yokky Patibang NPM 2274201074 Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum. 2. Andri Pranata, S.H., M.Kn.M.H. Peran Kejaksaan Negeri dalam sistem penegakan hukum tidak hanya terbatas pada fungsi represif di bidang pidana, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan konsultatif melalui pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri ix Samarinda, melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang beranggotakan empat jaksa dan lima staf, telah melaksanakan perannya dalam dua bentuk utama, yaitu pendapat hukum berupa kajian tertulis dan pendampingan hukum berupa keterlibatan langsung, dengan sengketa pertanahan sebagai isu paling dominan. Realisasi kegiatan konsisten melampaui target normatif dan telah menjangkau sembilan Organisasi Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat kendala berupa sifat hukum yang dinamis serta karakteristik kasus yang beragam, sehingga menuntut pembaruan pengetahuan hukum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara serta penguatan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar peran Kejaksaan Negeri Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Kejaksaan Negeri Samarinda, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemerintah Kota Samarinda.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	14 Sep 2026 07:17
Last Modified:	14 Sep 2026 07:17
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1159

Actions (login required)

View Item