PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

Lutfiah Sukma, Tiara (2026) PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR. Other thesis, UWGM Samarinda.

Text (full paper) TIARA LUTFIAH SUKMA-2274201055-HUKUM - Tiara Lutfiah sukma.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Nama : Tiara Lutfiah Sukma NPM : 2274201055 Judul Skripsi : Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum 2. Andri Pranata, S.H., M.Kn., M.H Inventarisasi tanah terindikasi terlantar merupakan tahapan awal dalam penertiban kawasan dan tanah terlantar yang bertujuan memperoleh data mengenai kondisi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 dan pedoman inventarisasi tanah terindikasi terlantar melalui tahapan persiapan, verifikasi, pengumpulan data, dokumentasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan inventarisasi. Kendala yang dihadapi yaitu belum mutakhirnya data alamat pemegang hak atas tanah sehingga menghambat proses koordinasi. Upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan layanan AHU Online untuk memperoleh informasi alamat badan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data pertanahan dan peningkatan koordinasi agar pelaksanaan inventarisasi dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kepastian hukum dan fungsi sosial tanah. Kata Kunci: Inventarisasi Tanah, Terindikasi Terlantar, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email lppm@uwgm.ac.id
Date Deposited:	08 Sep 2026 05:32
Last Modified:	08 Sep 2026 07:38
URI:	http://repo.uwgms.ac.id/id/eprint/1136

Actions (login required)

View Item